Rakernis Humas Polri 2026: Perkuat Komunikasi Publik di Era Digital

Divisi Humas Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, mengusung tema optimalisasi komunikasi publik dan manajemen media dalam mendukung program kerja Polri dan pemerintah. Kegiatan ini menjadi forum penguatan peran kehumasan Polri menghadapi dinamika informasi publik yang semakin kompleks di era digital.

Kepala Divisi Humas Polri menekankan bahwa di era digital dan kecerdasan buatan, kecepatan penyampaian informasi harus tetap diimbangi dengan akurasi. Sementara itu, jajaran pimpinan Polri mendorong transformasi pendekatan komunikasi berbasis intelligence-led communication dengan memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk menjaga ketenangan dan kepercayaan publik.

Urgensi penguatan komunikasi publik Polri ini sejalan dengan lonjakan kasus hoaks yang ditangani otoritas: data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat kasus penyebaran berita bohong pada awal 2026 meningkat hampir lima kali lipat dibanding periode sama tahun sebelumnya. Salah satu hoaks besar yang sempat viral adalah klaim bahwa pemerintah akan menonaktifkan sejumlah platform media sosial pada Maret 2026, yang telah dibantah resmi oleh kepolisian dan Komdigi.

Sebagai gambaran skala persoalan disinformasi secara nasional, Komdigi (dulu Kominfo) mengidentifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang 2024, setelah menangani 12.547 isu hoaks hingga akhir 2023. Penanganan hoaks di Indonesia berjenjang tiga tahap: pelabelan konten hoaks, pemutusan akses (takedown), hingga jalur penegakan hukum bila berpotensi memecah belah masyarakat — pendekatan intelligence-led communication yang didorong Polri menjadi bagian dari strategi merespons eskalasi ini secara lebih proaktif.

Baca selengkapnya di Divisi Humas Polri