Direktori Lembaga

Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang perkembangannya dipantau dan diberitakan oleh Publik Bijak.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan arsip nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan

Badan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Ketenagakerjaan

Badan penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Gizi Nasional

Lembaga yang menyelenggarakan program pemenuhan gizi nasional, termasuk program makan bergizi gratis.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Intelijen Negara (BIN)

Lembaga yang menyelenggarakan fungsi intelijen negara untuk mendukung keamanan nasional.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Lembaga yang menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara (ASN), termasuk rekrutmen CPNS/PPPK, mutasi, dan pengembangan karier ASN.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, termasuk peringatan dini cuaca ekstrem dan gempa bumi.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Lembaga yang menangani penanggulangan bencana di Indonesia, mulai dari mitigasi hingga pemulihan.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Lembaga yang menangani pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

Lembaga Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Lembaga yang mengawasi peredaran obat, makanan, dan produk terkait keamanan konsumen.

Lembaga Negara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Pusat Statistik (BPS)

Lembaga yang menyelenggarakan statistik dasar nasional, termasuk data ekonomi dan sosial.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Lembaga yang mengintegrasikan riset dan inovasi nasional di bidang sains dan teknologi.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Lembaga yang menangani pencarian dan pertolongan terhadap orang/kapal/pesawat yang hilang atau dalam bahaya.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lembaga yang menangani keamanan siber dan persandian negara.

Bank Sentral

Bank Indonesia

Bank sentral Republik Indonesia yang menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan.

Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD)

Lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan.

Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR)

Lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Lembaga Penegak Hukum

Kejaksaan Agung RI

Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kementerian

Kementerian Agama RI

Kementerian yang menangani urusan keagamaan, kerukunan umat beragama, dan haji-umrah.

Kementerian

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian yang membina dan mengawasi badan usaha milik negara.

Kementerian

Kementerian Dalam Negeri RI

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan kependudukan.

Kementerian

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian yang menangani percepatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Kementerian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian yang menangani kebijakan energi, minyak dan gas bumi, serta pertambangan mineral.

Kementerian

Kementerian Hak Asasi Manusia RI

Kementerian yang menangani perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

Kementerian

Kementerian Hukum RI

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kementerian

Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM

Kementerian yang menangani kebijakan penanaman modal dan hilirisasi industri nasional.

Kementerian

Kementerian Kebudayaan RI

Kementerian yang menangani pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.

Kementerian

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Kementerian yang menangani pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

Kementerian

Kementerian Kesehatan RI

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan kebijakan obat & vaksin.

Kementerian

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Kementerian yang menangani urusan ketenagakerjaan, termasuk penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Kementerian

Kementerian Keuangan RI

Kementerian yang mengelola keuangan dan kekayaan negara, termasuk kebijakan fiskal, perpajakan, dan anggaran negara.

Kementerian

Kementerian Komunikasi dan Digital RI

Kementerian yang menangani kebijakan komunikasi, informatika, dan transformasi digital.

Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Mengoordinasikan kebijakan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Mengoordinasikan kebijakan ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Mengoordinasikan kementerian/lembaga di bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan.

Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang perekonomian nasional.

Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Mengoordinasikan kementerian/lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Kementerian

Kementerian Koperasi RI

Kementerian yang menangani pembinaan dan pengembangan koperasi nasional.

Kementerian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan nasional.

Kementerian

Kementerian Luar Negeri RI

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik luar negeri.

Kementerian

Kementerian Pariwisata RI

Kementerian yang menangani pengembangan destinasi dan industri pariwisata nasional.

Kementerian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian yang menangani infrastruktur, sumber daya air, jalan, jembatan, dan perumahan rakyat.

Kementerian

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.

Kementerian

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Kementerian yang menangani pembinaan kepemudaan dan pengembangan keolahragaan nasional.

Kementerian

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian yang menangani reformasi birokrasi dan tata kelola aparatur sipil negara.

Kementerian

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian yang menangani urusan pendidikan dasar dan menengah nasional.

Kementerian

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kementerian yang menangani pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan sains-teknologi.

Kementerian

Kementerian Perdagangan RI

Kementerian yang menangani kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

Kementerian

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Kementerian yang merumuskan perencanaan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kementerian

Kementerian Perhubungan RI

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi darat, laut, dan udara.

Kementerian

Kementerian Perindustrian RI

Kementerian yang menangani pembinaan dan pengembangan sektor industri nasional.

Kementerian

Kementerian Pertahanan RI

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.

Kementerian

Kementerian Pertanian RI

Kementerian yang menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.

Kementerian

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kementerian yang menangani penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman.

Kementerian

Kementerian Sekretariat Negara RI

Kementerian yang memberikan dukungan teknis, administratif, dan kesekretariatan kepada Presiden.

Kementerian

Kementerian Sosial RI

Kementerian yang menangani rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Kementerian

Kementerian Transmigrasi RI

Kementerian yang menangani penyelenggaraan transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

Kementerian

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kementerian yang menangani pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Lembaga Keamanan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

Lembaga Independen

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Lembaga independen yang mengkaji, memantau, dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Lembaga Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga negara yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lembaga Negara

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Lembaga Independen

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Lembaga yang mengawasi pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Lembaga Independen

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga yang menjamin simpanan nasabah bank dan menjaga stabilitas sistem perbankan.

Lembaga Yudikatif

Mahkamah Agung RI

Lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia.

Lembaga Yudikatif

Mahkamah Konstitusi RI

Lembaga negara yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

Lembaga Legislatif

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR)

Lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden/Wakil Presiden.

Lembaga Independen

Ombudsman RI

Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara.

Lembaga Pengawas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional.

Pemda

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemda

Pemerintah Provinsi Aceh

Pemerintah daerah Provinsi Aceh.

Pemda

Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah daerah Provinsi Bali.

Pemda

Pemerintah Provinsi Banten

Pemerintah daerah Provinsi Banten.

Pemda

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu.

Pemda

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemda

Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

Pemda

Pemerintah Provinsi Jambi

Pemerintah daerah Provinsi Jambi.

Pemda

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemda

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pemda

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.

Pemda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemda

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemda

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pemda

Pemerintah Provinsi Lampung

Pemerintah daerah Provinsi Lampung.

Pemda

Pemerintah Provinsi Maluku

Pemerintah daerah Provinsi Maluku.

Pemda

Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara.

Pemda

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemda

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemda

Pemerintah Provinsi Papua

Pemerintah daerah Provinsi Papua.

Pemda

Pemerintah Provinsi Papua Barat

Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.

Pemda

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya (hasil pemekaran Papua Barat, 2022).

Pemda

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan

Pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan (hasil pemekaran Papua, 2022).

Pemda

Pemerintah Provinsi Papua Selatan

Pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan (hasil pemekaran Papua, 2022).

Pemda

Pemerintah Provinsi Papua Tengah

Pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah (hasil pemekaran Papua, 2022).

Pemda

Pemerintah Provinsi Riau

Pemerintah daerah Provinsi Riau.

Pemda

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pemda

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemda

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemda

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemda

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pemda

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pemda

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemda

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Perpustakaan Nasional RI

Lembaga yang menyelenggarakan perpustakaan sebagai pusat rujukan dan pelestarian bahan pustaka nasional.

Lembaga Pemerintah

Sekretariat Kabinet RI

Lembaga yang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Lembaga Pertahanan

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Alat negara di bidang pertahanan yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara.